Rapat Koordinasi PGRI Wilayah Karesidenan Semarang

[Sabtu, 30 Januari 2021] Bertempat di Hotel Grand Wahid Jl.Jendral Sudirman No 2 Salatiga diadakan Rapat koordinasi wilayah PGRI karesidengan Semarang.

Rakorwil PGRI eks Karesidenan Semarang dihadiri oleh unsur ketua, sekretaris, bendahara dan 2 orang Kabid pengurus PGRI Kab/Kota Semarang, Kab. Semarang, kota Salatiga, Kendal, Demak dan Purwodadi.

Drs. Zaenuri, Ketua PGRI Kota Salatiga selaku tuan rumah dalam sambutanya menyampaikan pentingnya koordinasi antar pengurus PGRI Kab/Kota untuk saling berbagi pengalaman dalam mengelola organisasi agar menjadi lebih baik sekaligus sebagai wadah diskusi merespon berbagai persoalan pendidikan terkini.

Rakorwil diisi dengan diskusi yang dipandu oleh Dr. Nur Khoiri MT,M.Pd selaku ketua Korwil PGRI Eks Karesidenan Semarang.

Dalam pengantarnya Nur Khoiri menyampaikan PGRI perlu merespon terhadap pelaksanaan pembelajaran masa pandemik covid-19 dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan guru seperti pengangkatan guru PNS/PPPK yang saat ini sedang dipersiapkan pelaksanaanya.

Peserta Rakorwil PGRI menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian PGRI diantaranya menyoroti pandemik Covid-19 yang telah berdampak terhadap pelaksanaan pembelajaran, sehingga PGRI sebagai organisasi perlu terus mendorong, memfasilitasi kegiatan kreatif inovatif dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. PGRI diharapkan dapat membantu guru-guru dalam melaksanakan PJJ.

Respon positif terhadap pelaksanaan simulasi seleksi PPPK oleh pengurus PGRI Propinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan simulasi PPPK yang dilaksanakan oleh pengurus PGRI Provinsi perlu terus dikomunikasikan dengan PGRI Kab/Kota sehingga pengurus PGRI Kab/Kota dapat ikut berperan sesuai matrik/kewenangan masing-masing.

Kebijakan pemerintah terhadap pengangkatan 1 juta guru melalui jalur PPPK merupakan angin segar, namun PGRI perlu mengkritisi lagi.

PGRI juga diharapkan dapat memperjuangan agar jumlah kuota jalur pengangkatan guru jalur PNS lebih banyak. Rencana 1 juta guru PPPK bisa diperjuangan untuk diubah menjadi 1 juta ASN /PNS.

Saat ini kebutuhan organisasi terus berkembang. PGRI harus bisa mengembangkan kegiatan kewirausahaan agar tidak hanya bergantung dari iuran anggota saja. Tanggapan peserta juga muncul terhadap wacana kebijakan pemerintah yang hanya akan memberikan tunjangan profesi terhadap guru yang berprestasi perlu dikaji dan dikritisi agar tidak melanggar UU. PGRI perlu bersikap terhadap wacana ini.

PGRI diharapkan agar mendukung gerakan guru honorer yang berusia di atas 35 tahun untuk dapat diangkat melalui jalur PPPK/PNS.
Juga mendukung Program Uji kompetensi KS mengharuskan membuat best practice diharapkan PGRI dapat membantu memfasilitasi pelatihan dan persiapannya.

Munculnya keinginan guru non ASN ( GTT) untuk ikut sebagai anggota Daspen PGRI Jateng dapat direspon. Anggota PGRI non ASN dapat didorong untuk menjadi anggota Daspen PGRI Jateng. Berbagai kegiatan kreatif PGRI Kab/kota dalam membantu PJJ seperti KPB ( Kendal pintar berbagi ), SuPer On Air perlu di tingkatkan dan bisa bersinergi antar PGRI KAb/Kota untuk saling berbagi dan melengkapi.